ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKANI

PEMBUKAAN

            Bahwa Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia benar-benar merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia perlu mewujudkan jatidirinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur serta berkepribadian.

Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan rasa syukur atas rahmat kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kewajiban  moral untuk aktif dalam mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh kesadaran bahwa dua pertiga dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, sebagai penghubung antara pulau-pulau dan wilayah udara diatasnya dan didorong oleh keinginan luhur yang membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menangani, menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu menumbuh kembangkan semangat yang berwawasan nusantara dalam mengisi pembangunan Nasional, maka disusunlah kesadaran dan keinginan itu dalam Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga IKANI yang berdasrkan kepada :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
  5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Dan yang disesuaikan dengan Perundang-undangan Negara serta kebijaksanaan pemerintah Negara Republik Indonesia

 

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang yang selanjutnya disingkat IKANI

Pasal 2

Tempat Kedudukan

IKANI berskala nasional dan Pengurus Pusat berkedudukan pusat di kota Semarang

Pasal 3

Waktu

IKANI didirikan pada tanggal 13 September 1981 di Semarang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

BAB II

AZAS, LANDASAN, SIFAT, TUJUAN

Pasal 4

Azas

 

IKANI berazaskan Pancasila

 

Pasal 5

Landasan

 

IKANI berdasarkan

  1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
  2. Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan struktural, dan
  3. Keputusan Kongres IKANI sebagai landasan operasional

 

Pasal 6

Sifat

 

IKANI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat mandiri dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik atau organisasi masa apapun, kecuali ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Pasal 7

Tujuan

 

Tujuan didirikannya IKANI :

  1. Mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan dibidang kemaritiman dan transportasi dalam berpartisipasi menyiapkan dan menumbuh kembangkan kader kemaritiman dan transportasi yang berkualitas dan professional.
  2. Turut serta mencerdaskan bangsa dan membangun masyarakat yang berdaya guna, yang sanggup serta mampu membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Maritim
  3. Membantu kegiatan-kegiatan anggota dalam mengembangkan karier sesuai dengan bidangnya masing – masing.
  4. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencintai laut melalui kegiatan kemaritiman.
  5. Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sah sesuai dengan azas, landasan dan tujuan organisasi.

 

 

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN

 

Pasal 8

Tugas Pokok

 

Tugas pokok IKANI, membina dan mengembangkan rasa kekeluargaan persatuan dan kesatuan diantara anggota dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia dan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang, terutama dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu  pendidikan.

 

Pasal 9

Visi dan Misi

 

Visi IKANI:

 

Mengembangkan tenaga profesional di bidang Kemaritiman dan transportasi  sebagai insan berwawasan nusantara.

 

Misi IKANI

  1. Wadah dan wahana kegiatan serta penyalur aspirasi anggota sebagai sarana komunikasi
  2. Berpartisipasi kepada pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim dan masyarakatnya berwawasan nusantara.
  3. Berperan aktif dalam pembangunan, pengembangan, demi kemajuan dan kejayaan almamater
  4. Membantu menyalurkan lulusan STIMART AMNI Semarang ke dunia kerja yang sesuai dengan disiplin ilmu

 

Pasal 10

Kegiatan

 

Untuk mencapai tujuan organisasi IKANI melakukan kegiatan sebagai berikut

  1. Mengajak putra – putri Indonesia menjadi warga negara yang berkepribadian luhur, berwawasan nusantara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
  2. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan pemerintah maupun swasta dan atau organisasi lain baik dalam maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan azas, tujuan dalam rangka pembinaan / kemajuan organisasi.

 

BAB IV

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 11

Lambang

 

Lambang IKANI berbentuk bulat berujung lima berwarna biru laut dengan warna dasar putih bergambar jangkar, roda, sayap dan buku di tengahnya dan diatasnya terdapat sayap,  roda dikelilingi mangrove berwarna kuning, serta pada lingkaran luarnya terdapat tulisan IKATAN ALUMNI STIMART AMNI Semarang – Indonesia

 

Pasal 12

Bendera

 

Bendera berwarna dasar putih ditengahnya bergambar lambang IKANI.

 

Pasal 13

Lagu

 

Lagu IKANI adalah Mars Ikatan Alumni STIMART AMNI Semarang.

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal  14

Dasar

 

Anggota IKANI adalah setiap warga Negara yang telah lulus pendidikan :

  1. Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) Semarang
  2. Sekolah Tinggi Management Transport (STMT) AMNI Semarang
  3. Sekolah Tinggi Maritim dan Transport (STIMART AMNI) Semarang

 

Pasal 15

Macam Anggota

  1. Anggota biasa ialah mereka yang telah lulus pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 dan memenuhi segenap persyaratan organisasi.
  2. Anggota luar biasa adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, berminat dan memenuhi segenap persyaratan organisasi.
  3. Anggota kehormatan ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap IKANI dapat diangkat sebagai anggota kehormatan.

 

Pasal 16

Hak dan Kewajiban Anggota

 

Hak dan Kewajiban anggota diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 17

Struktur Organisasi

 

IKANI disusun berjenjang dalam tingkatan sebagai berikut  :

  1. Dewan Pengurus Pusat IKANI
  2. Dewan Pengurus IKANI Cabang

 

Pasal 18

Perangkat dan Kelengkapan Organisasi

 

Lembaga Permusyawaratan IKANI terdiri dari :

  1. Musyawarah Nasional ( Munas )

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi IKANI diseluruh Indonesia. Hak dan wewenang Munas ditentukan sebagai berikut :

  1. Menetapkan dan   atau  merubah  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga
  2. Menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Sesuai AD / ART
  3. Menyusun program kerja dan membahas masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi.
  4. Mencabut dan atau membatalkan suatu keputusan  Dewan  Pengurus Pusat yang sudah dilaksanakan, atau  yang sedang  berlaku dan atau  menetapkan keputusan baru
  5. Membahas dan    mengesahkan  Pertanggungjawaban   Dewan    Pengurus Pusat, dan
  6. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat
  1. Musyawarah Cabang

Merupakan kebijakan tertinggi dalam organisasi  IKANI di tingkat Cabang. Hak dan wewenang Musyawarah Cabang ditentukan sebagai berikut :

  1. Menetapkan kebijakan-kebijakan    organisasi   berdasarkan  AD / ART dan berpedoman pada Kebijakan Umum organisasi Dewan Pengurus Pusat.
  2. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah-masalah penting lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban organisasi.
  3. Mengusulkan perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga organisasi.
  4. Mencabut dan   atau   membatalkan   suatu   keputusan   Dewan  Pengurus Cabang, dan
  5. Membahas dan   mengesahkan   Pertanggungjawaban   Dewan      Pengurus Cabang, dan
  6. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Cabang
  1. Musyawarah Luar Biasa ( MLB )

Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal terjadi keadaan yang dinilai berpengaruh terhadap kelangsungan hidup   organisasi, serta   adanya  kebutuhan akan hal – hal yang tidak dapat ditunda sampai terselenggaranya  Musyawarah Nasional atau Musyawarah Cabang

 

Pasal 19

Rapat-rapat

 

Rapat-rapat IKANI terdiri dari :

  1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Rapat Pengurus Pusat
  2. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dan Rapat Dewan Pengurus Cabang

 

Pasal 20

Rapat Kerja dan Rapat Dewan Pengurus

 

  1. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja di tetapkan.
  2. Rapat Dewan    Pengurus   disetiap  tingkatan  organisasi  bertujuan   untuk     membicarakan    masalah   dan    kegiatan-kegiatan yang   ada hubungannya    dengan tugas dan kewajiban organisasi.

 

Pasal 21

Kepengurusan

 

Kepengurusan IKANI terdiri dari :

  1. Dewan Pengurus Pusat, melaksanakan kepengurusan d tingkat Pusat
  2. Dewan Pengurus Cabang, melaksanakan kepengurusan di tingkat Cabang

 

Pasal 22

Susunan Pengurus

 

Susunan Pengurus IKANI terdiri dari :

  1. Dewan Pengurus Pusat

– Ketua Umum

– Ketua – ketua

– Sekretaris Umum

– Sekretaris I

– Bendahara Umum

– Bendahara I

Departemen – departemen

– Departemen Organisasi

– Departemen Penelitian dan Pengembangan

– Departemen Bina Profesi

– Departemen Hubungan Luar Negeri

– Departemen Sosial dan kemasyarakatan

– Departemen Usaha

 

  1. Dewan Pengurus Cabang

– Ketua

– Wakil Ketua

– Sekretaris

– Bendahara

Kompartemen

– Kompartemen Organisasi

– Kompartemen Hubungan Luar Negeri

– Kompartemen Hubungan Masyarakat

– Kompartemen Lainnya sesuai kebutuhan

 

Pasal 23

Hak dan Kewajiban Pengurus

 

  1. Hak dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat
    1. Menetapkan kebijakan-kebijakan Umum Organisasi berdasarkan AD / ART serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional
    2. Menetapkan Dewan Pembina IKANI Pusat
    3. Menghadiri Musyawarah Cabang, dan
    4. Mengesahkan dan melantik    Dewan    Pengurus   Cabang   dari   hasil Musyawarah Cabang.

 

  1. Hak dan kewajiban Dewan Pengurus Cabang
    1. Menetapkan  kebijakan Organisasi berdasarkan AD/ART, kebijakan  Umum Dewan   Pimpinan   Pusat   serta   keputusan-keputusan   hasil musyawarah Cabang
    2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan Program kerja hasil musyawarah Cabang

 

BAB VII

DEWAN PEMBINA DAN WEWENANG

 

Pasal 24

Dewan Pembina

 

Dewan Pembina IKANI terdiri dari :

  1. Dewan Pembina  Pusat  adalah Badan yang memberi pertimbangan Dewan Pengurus Pusat sebagai Lembaga Konsultatif
  2. Dewan Pembina Cabang adalah Badan yang memberi pertimbangan Dewan Pengurus sebagai Lembaga Konsultatif

 

 

 

Pasal 25

Wewenang Dewan Pembina

 

  1. Dewan Pembina    IKANI   pada   setiap  tingkatan  organisasi mempunyai wewenang memberikan pertimbangan, pembinaan dan memberi nasehat, baik diminta atau tidak kepada  Dewan Pengurus IKANI
  2. Menghadiri musyawarah nasional atau musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan  Pengurus IKANI sesuai tingkatannya

 

 

BAB VIII

KEUANGAN

 

Pasal 26

Sumber Keuangan

 

Keuangan IKANI dapat diperoleh sebagai berikut :

  1. Dari uang pangkal dan iuran anggota
  2. Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, dan
  3. Dari usaha-usaha yang sah

 

Pasal 27

Anggaran Keuangan

 

  1. Anggaran keuangan IKANI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel
  2. Tahun buku  IKANI   dimulai   tanggal 1 Januari dan  berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun  takwin,  dan setiap  akhir  tahun dilakukan penutupan buku.

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar

 

  1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional IKANI
  2. Keputusan perubahan  Anggaran  Dasar  adalah   sah  apabila  disetujui  oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua per tiga)  dari   jumlah  yang hadir dalam Musyawarah Nasional IKANI

 

Pasal 29

Pembubaran

 

IKANI hanya dapat dibubarkan apabila ada pernyataan atau perintah pembubaran oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 30

 

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran  Dasar, ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Hal-hal yang   ditetapkan   dalam   Anggaran   Rumah   Tangga,   tidak   boleh bertentangan atau menyimpang dari isi Anggaran Dasar ini.

 

 

BAB XI

ATURAN PENUTUP

 

Pasal 31

 

  1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa IKANI pada tanggal 25 Oktober 2009 di Semarang.
  2. Dengan berlakunya  Anggaran  Dasar ini sejak tanggal ditetapkannya, maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelumnya serta segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi
  3. Agar setiap anggota mengetahui,  Dewan  Pengurus  Pusat IKANI diwajibkan mengumumkan  atau   menyebarluaskan   Anggaran   Dasar  ini kepada setiap anggota.

 

Ditetapkan di            : Semarang

Pada tanggal            : 25 Oktober 2009

 

Ketua Umum IKANI Pusat;

 

 

 

SUTRISNO, BA

 

 

 

 

 ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

BAB I

UMUM

 

Pasal 1

PENDAHULUAN

 

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan BAB X Pasal 31 Anggaran Dasar yang memuat uraian Anggaran dan ketentuan-ketentuan pelengkap.

 

Pasal 2

LAMBANG

 

Lambang IKANI berbentuk lingkaran bergerigi lima (jantra) menggambarkan inti kehidupan, merupakan penggerak utama dari suatu kehidupan yang dapat mengatur waktu dengan tepat dan pasti.

Perincian makna lambang IKANI adalah sebagai berikut :

  1. Bentuk bulat bergerigi lima
  2. Melambangkan bahwa  IKANI berazas dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  3. Roda bergerigi   merupakan   gambaran   kehidupan  organisasi yang terus menerus bergerak dan berjalan secara teratur dan dan pasti (dinamis),
  4. Lukisan dalam lambang
  5. Buku  adalah    lambang    ilmu    pengetahuan,   dimana   IKANI  berusaha mencerdaskan   bangsa  dengan   mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan   dibidang   kemaritiman,   serta    membantu    anggota    dalam mengembangkan karier.
  6. Jangkar adalah    lambang   bahwa  IKANI adalah insan bahari, kecintaan   laut   betul-betul   telah mendarah daging bahkan merasuk ke hati sanubari, sehingga disamping menjadi tumpuan kehidupan, lautan dan dunia kemaritiman    adalah    tempat   pengabdiannya kepada bangsa dan Negara tercinta.
  7. Sayap sebagai lambang yang memberikan pengertian wahwa IKANI mengharapkan kepada anggotanya untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan di bidang Transportasi Udara.
  8. Roda sebagai lambing yang memberikan pengertian bahwa IKANI mengharapkan kepada anggotanya untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan di bidang Transportasi Darat
  9. Mangrove adalah  lambang kehidupan, dimana dilautan tersimpan kekayaan alam yang luar  biasa  besarnya yang dapat meningkatkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
  10. Tulisan Ikatan Alumni STIMART AMNI Semarang

– Di dalam lingkaran bergerigi lima terdapat tulisan  dengan huruf cetak tersusun melingkar Nama organisasi “Ikatan Alumni STIMART AMNI” Semarang.

– Tulisan   disusun   melingkar ,   melambangkan  persatuan dan kesatuan  keluarga   besar IKANI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

 

 

  1. Warna dasar lambang
  2. Warna dasar   IKANI   adalah   putih,   mencerminkan   kebenaran dan atau       Ini   adalah   gambaran bahwa didalam setiap gerak langkah untuk        mencapai   tujuan   berorganisasi, IKANI  selalu  berpijak pada norma-norma    kebenaran,   sehingga   berani memperjuangkan cita-citanya demi kemajuan   bangsa dan Negara tercinta Indonesia.
  3. Warna lambang biru menggambarkan warna lautan dan langit dimana IKANI mendarmabaktikan dirinya bagi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

 

Pasal 3

BENTUK DAN WARNA BENDERA

 

Bendera berbentuk persegi empat berukuran 80 x 120 cm dengan warna dasar putih, pada satu sisinya bergamabr lambang IKANI tepat berada di tengah-tengahnya.

 

BAB II

KEANGGOTAAN

 

Pasal 4

PERSYARATAN

 

  1. Anggota  biasa  dan   anggota luar  biasa adalah  warganegara Indonesia dan telah mengikuti dan atau lulus pendidikan STIMART AMNI Semarang
  2. Khusus untuk   anggota  kehormatan   diangkat  oleh Dewan Pengurus Pusat berdasar pertimbangan dan atau usulan Dewan Pengurus Cabang
  3. Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota kehormatan
    1. Memiliki kepedulian dibidang kemaritiman, transportasi darat dan udara
    2. Telah menunjukkan     aktivitasnya   dalam   mendorong / membantu   demi kemajuan IKANI sekurang-kurangnya dalam kurun waktu dua tahun
    3. Bersedia diangkat  menjadi  anggota  kehormatan, dibuktikan dengan surat pernyataan

 

Pasal 5

HAK

 

Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak ;

  1. Berbicara dalam rapat,
  2. Memberikan suara dalam rapat,
  3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus,
  4. Membela diri, dan
  5. Mendapatkan perlindungan

Anggota Kehormatan mempunyai hak :

  1. Menghadiri rapat, dan
  2. Mempunyai hak suara

 

Pasal 6

KEWAJIBAN ANGGOTA

 

  1. Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak :
    1. Senantiasa menjaga      nama    baik dan   keselamatan    organisasi, mengedepankan persaudaraan, persatuan dan kesatuan.
    2. Melaksanakan dan  mentaati  sepenuhnya  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan   ketentuan   serta peraturan lainnya yang diberlakukan organisasi; dan
    3. Berpartisipasi aktif dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program kerja dalam rangka memajukan serta menumbuh kembangkan organisasi.
  2. Anggota kehormatan berkewajiban :

Anggota Kehormatan berkewajiban membantu pembinaan dan perkembangan IKANI.

 

Pasal 7

LARANGAN BAGI ANGGOTA

 

Setiap anggota dilarang :

  1. Melanggar Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan lainnya yang diberlakukan organisasi,
  2. Menerbitkan dan  mengeluarkan atas nama organisasi, surat-surat, dokumen dan media cetak lainnya tanpa hak; dan
  3. Menggunakan nama   IKANI  untuk hal-hal yang bertentangan dengan azas, tujuan organisasi serta untuk kepentingan pribadi

 

Pasal 8

PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA

 

  1. Keanggotaan berhenti apabila :
    1. Atas permintaannya sendiri
    2. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan lainnya yang diberlakukan organisasi; dan
    3. Meninggal dunia
  2. Anggota yang melalaikan kewajibannya sebagai mana tertera pada pasal 7 dan 8 Anggaran Rumah Tangga ini, dapat dikenakan sanksi
    1. Peringatan tertulis oleh Pengurus Dewan Pengurus IKANI cabang,
    2. Pemberhentian sementara   oleh   Dewan Pengurus IKANI Cabang; dan
    3. Pemecatan dilakukan  oleh Dewan  Pengurus Pusat berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Cabang.

 

BAB III

ORGANISASI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 9

PEMBENTUKAN ORGANISASI

 

Organisasi IKANI dibentuk  berjenjang sebagai berikut :

  1. Dewan Pengurus Pusat meliputi wilayah kerja diseluruh Indonesia
  2. Dewan Pengurus Cabang meliputi kota yang mempunyai pelabuhan laut, Bandar udara dan atau kota yang terdapat aktifitas dibidang transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 10

TEMPAT KEDUDUKAN

 

  1. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Semarang
  2. Dewan Pengurus Cabang berkedudukan disetiap kota yang berpelabuhan laut, Bandar udara dan atau tempat lainnya yang terdapat aktifitas dibidang transportasi.

 

Pasal 11

PEMBENTUKAN PENGURUS

 

Pembentukan Pengurus :

  1. Pembentukan / pemilihan Pengurus dilakukan melalui Musyawarah Nasional / Musyawarah Cabang
  2. Pemilihan Ketua pada   setiap   tingkatan  organisasi dapat dilakukan dengan sistim formatur, sedangkan kelengkapan pengurus lainnya disusun oleh Ketua terpilih bersama formatur dengan memperhatikan   pertimbangan  dalam musyawarah.

 

Pasal 12

MASA JABATAN PENGURUS

 

Masa jabatan Dewan Pengurus ditetapkan sebagai berikut :

  1. Masa jabatan Dewan  Pengurus Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Masa jabatan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan
  3. Ketua Dewan    Pengurus    pada    setiap    tingkatan   organisasi  yang telah menyelesaikan tugas selama masa jabatannya dapat dipilih kembali.

 

Pasal 13

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS

 

  1. Pengesahan / pelantikan Dewan Pengurus Pusat hasil Musyawarah dilakukan pada Musyawarah Nasional.
  2. Pengesahan/pelantikan Dewan Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Pengurus lainnya yang ditunjuk

 

 

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

 

Pasal 14

DEWAN PENGURUS PUSAT

 

  1. Ketua Umum berkewajiban sebagai berikut :
    1. Memimpin dan membina  organisasi   secara  menyeluruh berdasarkan AD / ART
    2. Menetapkan Program  Kerja Dewan Pengurus Pusat  dan kebijakan Umum Organisasi sesuai AD / ART dan berdasarkan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional
    3. Menyebarluaskan Program    Kerja    di maksud   kepada Dewan Pengurus Cabang untuk pelaksanaannya, dan
    4. Memberikan pertanggung   jawaban  pelaksanaan  tugas-tugasnya  kepada Musyawarah Nasional.
  2. Ketua-ketua berkewajiban sebagai berikut :
    1. Membantu Ketua  Umum  dalam rangka menyelenggarakan tugas pimpinan sehari-hari,
    2. Mewakili Ketua Umum   apabila   berhalangan dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan kedalam atau keluar.
    3. Menyusun rencana    kerja    dibidangnya   masing-masing  sesuai dengan Program Kerja serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi.
    4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan    dibidangnya    masing-masing   dengan berpedoman pada rencana kerjanya.
    5. Mengkoordinir dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi dibidangnya masing-masing, dan
    6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

 

  1. Sekretaris berkewajiban sebagai berikut :
    1. Menyelenggarakan tata usaha Dewan Pengurus Pusat
    2. Menyelenggarakan kegiatan kearsipan
    3. Menyelenggarakan urusan dalam,
    4. Menyusun laporan, dan
    5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum

 

  1. Bendahara berkewajiban sebagai berikut :
    1. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan sesuai Program Kerja dan Kebijakan Umum serta Rencana Induk Organisasi
    2. Menyelenggarakan administrasi keuangan
    3. Mengurus iuran organisasi
    4. Menyusun laporan keuangan secara berkala, dan
    5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum

 

  1. Ketua Departemen bertanggung jawab sebagai berikut :
    1. Menyusun Rencana Kerja dibidangnya masing-masing
    2. Melakukan kegiatan-kegiatan organisasi dibidangnya masing-masing
    3. Bertanggung Jawab kepada Ketua Umum

 

 

Pasal 15

DEWAN PENGURUS CABANG

 

  • Ketua berkewajiban sebagai berikut :
    1. Memimpin organisasi di wilayah kerjanya
    2. Menetapkan  Rencana    Kerja berdasarkan Program kerja Dewan Pengurus Pusat.
    3. Dalam rangka melaksanakan butir a dan b diatas dapat mengeluarkan peraturan-peraturan, instruksi-instruksi serta ketentuan bagi wilayah kerjanya.
    4. Menyebarluaskan Program Kerja dimaksud kepada anggota untuk pelaksanaannya.
    5. Membuat laporan berkala kepada Dewan Pengurus Pusat.
    6. Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat, dan
    7. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang

 

  1. Wakil Ketua berkewajiban sebagai berikut :
    1. Membantu Ketua dalam rangka penyelenggaraan pimpinan sehari-hari
    2. Mewakili Ketua dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan kedalam atau keluar
    3. Menyusun Rencana    Kerja   sesuai dengan Program Kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi.
    4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan    sesuai Rencana    Kerja    dibidangnya masing-masing.
    5. Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan organisasi di bidangnya masing-masing, dan
    6. Bertanggung jawab kepada Ketua

 

  1. Sekretaris berkewajiban sebagai berikut :
    1. Menyelenggarakan tata usaha Dewan Pengurus Cabang
    2. Menyelenggarakan kegiatan kearsipan
    3. Menyelenggarakan urusan dalam
    4. Menyusun laporan berkala, dan
    5. Bertanggung jawab kepada Ketua

 

  1. Bendahara berkewajiban sebagai berikut :
    1. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan organisasi
    2. Menyelenggarakan administrasi keuangan serta Program Kerja dan kebijakan organisasi
    3. Mengurus iuran organisasi
    4. Menyusun laporan keuangan secara berkala
    5. Bertanggung jawab kepada Ketua

 

  1. Ketua Kompartemen berkewajiban sebagai berikut :
    1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dibidangnya masing –masing sesuai program kerja dan kebijakan organisasi, dan
    2. Bertanggung jawab kepada Ketua

 

BAB V

MUSYAWARAH NASIONAL, RAPAT KERJA DAN RAPAT PENGURUS

 

Pasal 16

MUSYAWARAH NASIONAL

 

  1. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun
  2. Dewan Pengurus Pusat membentuk dan menetapkan tugas serta wewenang Panitia Penyelenggara Musyawah Nasional.
  3. Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Dewan Pengurus Cabang.
  4. Musyawarah Nasional dihadiri oleh :
    1. Dewan Pengurus Pusat
    2. Dewan Penasehat
    3. Utusan-utusan sebagai  peserta yang sah berdasarkan mandat dari Dewan Pengurus Cabang.
    4. Utusan-utusan sebagai peninjau yang sah berdasarkan mandat dari Dewan Pengurus Cabang.
    5. Undangan
    6. Musyawarah Nasional  serta tatacara  penggunaan hak suara peserta dalam musyawarah dimaksud, diatur didalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.

 

Pasal 17

MUSYAWARAH CABANG

 

  1. Musyawarah Cabang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun
  2. Dewan Pengurus Cabang membentuk dan menetapkan tugas serta wewenang Panitia Penyelenggarakan Musyawarah Cabang.
  3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
    1. Dewan Pengurus Cabang
    2. Dewan Penasehat
    3. Dewan Pengurus Pusat
    4. Anggota
    5. Undangan
  4. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang -kurangnya 2/3 dari anggota.
  5. Penyelenggaraan Musyawarah Cabang serta tatacara penggunaan hak suara peserta   dalam    musyawarah  dimaksud diatur dalam Tata Tertib Musyawarah

 

 

 

Pasal 18

MUSYAWARAH LUAR BIASA

 

Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal sebagai berikut :

  1. Musyawarh Luar Biasa  dapat diselenggarakan atas usul dari salah seorang pengurus Dewan Pengurus Pusat IKANI, Dewan Pengurus Cabang IKANI yang   harus mendapatkan persetujuan  sekurang –    kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Cabang.
  2. Musyawarah Luar   Biasa dapat   diadakan atas usul salah satu anggota, yang harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

 

Pasal 19

WEWENANG MUSYAWARAH LUAR BIASA

 

Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang sebagai berikut :

  1. Memperbaiki  keputusan-keputusan        dan    atau      ketetapan-ketetapan Musyawarah yang terdahulu.
  2. Memberhentikan sebelum habis masa   baktinya : Dewan  Pengurus dan atau memilih    pengganti; Ketua   Umum   Dewan   Pengurus  Pusat, Ketua Dewan Pengurus Cabang dikarenakan pelanggaran AD / ART, atau disebabkan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban
  3. Menyempurnakan Anggaran    Dasar   dan Anggaran   Rumah  Tangga yang dianggap sangat mendesak  dan tidak dapat ditunda-tunda, dan
  4. Tatacara penyelenggaraan   Musyawarah Luar Biasa  diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 20

RAPAT KERJA NASIONAL

 

  1. Rapat Kerja   Nasional   ( RAKERNAS ) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa bakti Dewan Pengurus Pusat
  2. Rapat dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat serta unsur pimpinan dari Dewan Pengurus Cabang
  3. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut :
    1. Mengevaluasi Program Kerja yang telah ditetapkan
    2. Merumuskan kebijakan – kebijakan dalam menghadapi suatu perkembangan baru, dan
    3. Menjalin hubungan timbal balik antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Cabang dalam melaksanakan semua keputusan Musyawarah Nasional.
  4. Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari Dewan Pengurus Cabang yang hadir.

 

 

 

 

 

Pasal 21

RAPAT-RAPAT

 

Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi diadakan menurut kebutuhan, dan pelaksanaannya ditentukan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan

 

Pasal 22

KETENTUAN KHUSUS

 

  1. Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat disetiap tingkatan organisasi harus selalu mengutamakan    tetap  terjaganya  rasa   persaudaraan, persatuan dan kesatuan
  2. Keputusan-keputusan Musyawarah     dan    Rapat   pada   setiap  tingkatan organisasi    diambil   atas   dasar   musyawarah  dan mufakat, kecuali apabila terpaksa menggunakan cara pemungutan suara.

 

 

BAB VI

KEUANGAN

 

Pasal 23

PENDAPATAN

 

  1. Pendapatan organisasi terdiri dari :
    1. Uang Pangkal adalah pungutan terhadap anggota baru yang dipungut hanya sekali,
    2. Iuran anggota adalah iuran bulanan yang dipungut dari anggota, dan
    3. Besarnya uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mendapatkan masukan dari Dewan Pengurus Cabang
  2. Sumbangan yang tidak mengikat
  3. Usaha-usaha lain yang sah
  4. Untuk membiayai kegiatan – kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh organisasi, dapat dilakukan pungutan yang sifatnya mengikat kepada para peserta.

 

Pasal 24

PEMBAGIAN

 

Untuk kepentingan pembinaan dan operasional organisasi maka uang pangkal dan iuran anggota dibagi kepada masing-masing tingkatan organisasi dengan perincian sebagai berikut :

 

  1. Uang Pangkal seluruhnya diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat
    1. Untuk Dewan Pengurus Pusat sebesar ……………………… 80%
    2. Untuk Dewan Pengurus Cabang sebesar …………………… 20%

 

 

  1. Iuran Anggota :
    1. Untuk Dewan Pengurus Pusat sebesar ….……………………20%
    2. Untuk Dewan Pengurus Cabang sebesar …………………….80%

 

Pasal 25

ADMINISTRASI KEUANGAN

 

  1. Administrasi keuangan dan pembukuan dilakukan oleh bendahara dari masing-masing tingkatan organisasi.
  2. Laporan keuangan    dibuat   secara   berkala oleh bendahara dan dilaporkan secara periodik untuk dibahas pada rapat Dewan Pengurus
  3. Tahun buku   bagi   setiap  kesatuan organisasi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, setiap tahun takwin dilakukan penutupan buku atau catatan – catatan keuangan pada masing – masing tingkatan organisasi
  4. Dewan Pengurus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada Musyawarah Nasional / Musyawarah Cabang

 

Pasal 26

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

  1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Luar Biasa
  2. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir dalam Musyawarah.

 

BAB VII

ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN PENGURUS

 

Pasal 27

 

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur  dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Pengurus Pusat yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
  2. Apabila terdapat peraturan  organisasi  yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka yang menjadi pedoman adalah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat

 

BAB VIII

PENUTUP

 

Pasal 28

 

  1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Luar Biasa IKANI 2009 ini,   Anggaran  Dasar dan Anggaran rumah Tangga yang berlaku sebelumnya, serta  ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres Nasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Agar setiap anggota mengetahuinya, Dewan Pengurus Pusat diwajibkan untuk mengumumkan atau   menyebarluaskan   Anggaran   Dasar  dan  Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota
  3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan di            : Semarang

Pada tanggal            : 25 Oktober 2009

 

Ketua Umum IKANI Pusat;

 

 

 

SUTRISNO, BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA