PENJABARAN TUGAS KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT IKANI

 

  1. KETUA UMUM
  1. Memimpin dan membina organisasi secara menyeluruh dengan berpedoman pada AD/ART demi kemajuan/keberhasilan organisasi.
  2. Melaksanakan keputusan Munas dan mengatur strategi dalam rangka pelaksanaan    program kerja dan kebijakan umum  organisasi, dengan berpedoman pada AD / ART.
  3. Memberikan tugas kepada masing-masing Ketua untuk menjabarkan strategi pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum organisasi, kemudian menyebarluaskannya kepada Dewan Pengurus Cabang untuk pelaksanaanya.
  4. Membina hubungan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi lain yang terkait, dalam rangka membangun kerjasama serta mengembangkan organisasi.
  5. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Munas.

 

  1. KETUA I
    1. Tugas dan kewajibannya meliputi bidang organisasi serta bidang penelitian dan pengembangan, serta mengkoordinir Departemen Organisasi serta Departemen Penelitian dan Pengembangan.
    2. Menjabarkan strategi kemudian menetapkan secara berjenjang teknik pelaksanaan program kerja serta kebijakan umum dibidang organisasi serta bidang penelitian & pengembangan, sebagai pedoman pelaksanaannya.
    3. Menyebarluaskan pedoman pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum bidang organisasi serta bidang penelitian & pengembangan kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI.
    4. Memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum organisasi serta bidang penelitian dan pengembangan dimaksud, melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI..
    5. Membina dan mengembangkan hubungan antara IKANI Pusat dengan IKANI Cabang atau sebalikanya, serta hubangan antar IKANI Cabang dimanapun berada demi mengikat erat persatuan dan kesatuan alumni
    6. Membina mengembangkan hubungan baik dengan civitas akademika kampus biru, instansi dan lembaga lain yang terkait dengan sepengetahuan/persetujuan Ketua Umum.
    7. Mewakili ketua umum atas penugasannya atau dalam hal ketua umum berhalangan.
    8. Bertanggung jawab kepada ketua umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan laporan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum dibidang organisasi serta bidang penelitian & pengembangan di daerah-daerah.

 

  1. KETUA II
  1. Tugas dan kewajibannya meliputi bidang hubungan luar negeri & bidang bina profesi serta mengkoordinir Departemen Hubungan Luar Negeri serta Departemen Bina Profesi
  2. Menjabarkan strategi kemudian menetapkan secara berjenjang teknik pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum di bidang hubungan luar negeri serta bina profesi, sebagai pedoman pelaksanaannya.
  3. Menyebarluaskan pedoman pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang hubungan luar negeri serta  bidang bina profesi kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI.
  4. Melakukan dan mengembangkan hubungan/kerjasama dengan institusi atau badan-badan internasional dalam mengembangkan hubungan baik dengan pihak luar.
  5. Memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum di bidang hubungan luar negeri serta bina profesi, melalui komunikasi  timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI..
  6. Mewakili Ketua Umum sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua Umum berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang hubungan luar negeri serta bidang bina profesi di daerah-daerah.

 

  1. KETUA III
  1. Tugas dan kewajibannya meliputi bidang sosial kemasyarakatan dan bidang usaha, serta mengkoordinir Departemen Sosial Kemasyarakatan serta Departemen Usaha.
  2. Menjabarkan strategi kemudian menetapkan secara berjenjang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum di bidang sosial kemasyarakatan serta bidang usaha, sebagai pedoman pelaksanaannya.
  3. Membina hubungan/kerjasama dengan masyarakat maritim dan transportasi pada khususnya terutama menyangkut kegiatan sosial.
  4. Menyebarluaskan pedoman pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan serta bidang usaha kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI.
  5. Memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan serta bidang usaha, melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI..
  6. Mewakili Ketua Umum sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua Umum berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan serta bidang usaha di daerah-daerah.

 

  1. Sekretaris Umum
  1. Menetapkan sistim informasi organisasi baik intra maupun ekstra, dan tata usaha administrasi serta mengkoordinir tugas Sekretaris
  2. Bersama Ketua Umum dan Ketua-ketua mengatur strategi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan dalam Munas dan menetapkan kebijakan umum organisasi dengan berpedoman AD / ART, serta keputusan-keputusan Munas.
  3. Merencanakan dan mengatur agenda kerja Dewan Pengurus meliputi kegiatan harian, rapat-rapat, serta memfasilitasi administrasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat IKANI.
  4. Menetapkan sistim administrasi organisasi menyangkut penerbitan Kartu Tanda Anggota, surat-menyurat, notulen rapat-rapat, dan sistim pengarsipan.
  5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum terhadap tugas dan kewajibannya, serta melaporkan pelaksanaan bidang administrasi.

 

  1. SEKRETARIS
    1. Melaksanakan tata usaha administrasi sesuai standart informasi manajemen yang disepakati Dewan Pengurus Pusat IKANI
    2. Menerima surat masuk dan mendistribusikan kepada yang berkewajiban dengan sepengetahuan Sekretaris Umum.
    3. Membuat konsep surat untuk disampaikan kepada Sekretaris Umum, kemudian menerbitkannya sesudah mendapatkan persetujuan Ketua Umum.
    4. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota setelah pengajuan dari Dewan Pengurus Cabang IKANI mendapat persetujuan dari Ketua Umum.
    5. Mendistribusikan surat-surat, Kartu Tanda Anggota, dan informasi tertulis lainnya kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta pihak lain yang berkepentingan.
    6. Menyampaikan agenda kegiatan harian kepada segenap pengurus sesuai bidangnya, dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk didistribusikan kepada yang berhak, kemudian mengarsipkan.

 

  1. BENDAHARA UMUM
  2. Menetapkan sistim pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  3. Menyimpan uang pada rekening Bank yang ada, dan pengambilan uang menggunakan formulir yang ditandatangani bersama oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
  4. Menyelenggarakan pembukuan keluar masuknya uang yang diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, serta dana lainnya yang diperoleh dari masyarakat.
  5. Membuat laporan keuangan catur wulan, dan laporan akhir tahun kepada Ketua Umum dan mempublikasikan kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI.

 

  1. BENDAHARA
  2. Membantu Bendahara Umum dalam hal menyimpan uang pada rekening Bank yang ada, dan
  3. Membantu Bendahara Umum dalam mengambil uang dengan menggunakan formulir yang berlaku serta ditandatangani bersama oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
  4. Membantu bendahara umum dalam menyelenggarakan pembukuan keluar masuknya uang yang diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, serta dana lainnya yang diperoleh dari masyarakat.
  5. Bersama Bendahara Umum dalam membuat laporan keuangan catur wulan, dan laporan akhir tahun kepada Ketua Umum dan mempublikasikan kepada Dewan Pengurus Cabang IKANI.

 

  1. DEPARTEMEN ORGANISASI
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan bidang organisasi dan kebijakan umum dibidang organisasi berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Melakukan hubungan dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dengan sepengatuhan/persetujuan Ketua I.
  4. Memantau dan memberikan pengarahan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum organisasi di daerah, melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI.
  5. Melakukan/membina hubungan timbal balik dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta mengusahakan terjalinnya hubungan antar sesama Dewan Pengurus Cabang IKANI demi meningkatkan persatuan dan kesatuan alumni.
  6. Mewakili Ketua I atas penugasannya atau dalam hal Ketua I berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua I dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan laporan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum dibidang organisasi di daerah-daerah.

 

  1. DEPARTEMEN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Menyelenggarakan seminar, lokakarya atau yang sejenisnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang maritim dan transportasi.
  4. Menggali informasi menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu dikaji, diteliti dan dikembangkan, melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI, atau pihak-pihak lain yang selaras dengan disiplin ilmu.
  5. Memberikan masukan kepada almamater terkait hasil penelitian dan pengembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim dan transportasi, serta menyalurkan bantuan berupa buku-buku atau media penyimpan elektronik atau bentuk lainnya, tentang ilmu pengetahuan di bidang maritim dan transportasi.
  6. Mewakili Ketua I atas penugasannya atau dalam hal Ketua I berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua I dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan laporan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan di daerah-daerah.

 

  1. DEPARTEMEN HUBUNGAN LUAR NEGERI
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan di bidang hubungan luar negeri berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Berusaha menjalin hubungan dengan luar negeri dan badan internasional dalam rangka menunjukkan eksistensi IKANI pada umumnya serta para pelaut Indonesia pada khususnya.
  4. Menjalin hubungan/kerjasama dengan Perusahaan Pelayaran, perusahaan penerbangan dan perusahaan transportasi, menyangkut peluang kerja bagi tenaga pelaut Indonesia dan crew bagi kapal-kapal pesiar.
  5. Memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum bidang hubungan luar negeri, melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu dengan Dewan Pengurus Cabang IKANI..
  6. Mewakili Ketua II sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua II berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua II dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang hubungan luar negeri di daerah-daerah.

 

  1. DEPARTEMEN BINA PROFESI
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan di bidang bina profesi berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum di bidang bina profesi bagi Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu.
  4. Menjalin hubungan dengan Instansi pemerintah, Perusahaan Pelayaran, dan perusahaan transportasi lainnya tentang kriteria yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di instansi/perusahaan tersebut.
  5. Memberikan penyuluhan atau sejenisnya dalam rangka meningkatkan SDM alumni baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja sehingga mampu mengikuti perkembangan dan bekerja profesional/bersaing secara sehat.
  6. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada mahasiswa/taruna STIMART ”AMNI“ tentang peluang kerja, dengan harapan dapat mendorong semangat belajar dan mampu berprestasi.
  7. Memberikan informasi tentang peluang kerja bagi alumni dimanapun berada melalui Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta menggalang peluang kerjasama sesama alumni antar daerah yang memiliki usaha bisnis yang sama.
  8. Mewakili Ketua II sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua II berhalangan.
  9. Bertanggung jawab kepada Ketua II dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang bina profesi di daerah-daerah.

 

  1. DEPARTEMEN SOSIAL KEMASYARAKATAN
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umum di bidang sosial kemasyarakatan bagi Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu.
  4. Membina hubungan/kerjasama khususnya dengan masyarakat maritim dan transportasi terutama menyangkut kegiatan sosial.
  5. Melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat sehingga eksistesi IKANI dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya.
  6. Mewakili Ketua III sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua III berhalangan.
  7. Bertanggung jawab kepada Ketua III dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan di daerah-daerah.

 

  1. DEPARTEMEN USAHA
  2. Tugas dan kewajibannya melaksanakan kegiatan di bidang usaha berdasar pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.
  3. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan program kerja dan kebijakan umumdi bidang usaha bagi Dewan Pengurus Cabang IKANI, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya melalui komunikasi timbal balik secara kontinyu.
  4. Mengatur sistim penyaluran uang pangkal dan iuran anggota dari Dewan Pengurus Cabang IKANI ke Bendahara Dewan Pengurus Pusat IKANI.
  5. Menggali dana secara sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART, serta mnyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan dana demi memperkuat keuangan organisasi.
  6. Membina hubungan/kerjasama dengan instansi, badan usaha, para alumni, dan perorangan yang bersimpati terhadap IKANI sehingga bersedia menjadi donatur.
  7. Mewakili Ketua III sesuai penugasannya atau dalam hal Ketua III berhalangan.
  8. Bertanggung jawab kepada Ketua III dan/atau Ketua Umum terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan di bidang sosial kemasyarakatan di daerah-daerah